TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah menilai pemerintah perlu untuk meyakinkan dan memulihkan kepercayaan investor yang sempat tergerus setelah aksi 22 Mei pecah. Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan informasi yang sebenarnya mengenai peristiwa itu.
Baca: Pengusaha: Aktivitas Logistik di Tanah Abang Lumpuh akibat Demo
"Terus berikan informasi yang sebenar-benarnya tentang semua kejadian dan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah, berikut ekspektasi hasil yang akan dicapai," kata Piter ketika dihubungi Tempo, Kamis 23 Mei 2019.
Adapun aksi 22 Mei yang berujung rusuh itu terjadi karena massa menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat kejadian, massa aksi 22 Mei melawan aparat kepolisian tak kunjung henti. Kerusuhan terjadi sejak pukul 18.15 WIB.
Dari kericuhan ini, Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menetapkan sementara 257 tersangka terkait kerusuhan yang terjadi usai aksi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka merupakan pelaku penyerangan asrama polisi dan para provokator kericuhan.
Piter melanjutkan, penjelasan terkait peristiwa sebenar-benarnya dan tuntas, bisa menjadi dasar bagi investor untuk menilai keseriusan pemerintah Indonesia. Terutama berkaitan dengan apakah pemerintah mampu atau tidak menyelesaikan konflik ini.
BACA : Ojek Online Bantu Pulangkan Warga Terjebak Bentrok Dekat Bawaslu
Piter pun menyarankan pemerintah untuk merangkul Prabowo Subianto-Sandiaga Solahuddin Uno. Pemerintah bisa merangkul, supaya mereka mau menggunakan jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kericuhan aksi 22 Mei yang menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019 oleh KPU kemarin telah menggerus Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Perdagangan IHSG Rabu, berakhir di zona merah pada sesi penutupan.
